Selasa, 08 Oktober 2013

Profile Dedy Iswadi, ST

Profile Dedy Iswadi, ST



  1. Tempat Tanggal Lahir  : Tebas, 5 November 1971
  2. Agama Islam
Pendidikan :
  1. SD Negeri Tekarang
  2. SMP Negeri 2 Pemangkat
  3. SMA Negeri 1 Pemangkat
  4. Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
Pekerjaan :
Direktur Utama PT. Arsy Graha Aditama

Organisasi :
  1. Bendahara DPW PAN Kalbar
  2. Ketua DPP PAN
  3. Ketua Majelis Pertimbangan BM PAN Kalbar
  4. Sekretaris Majelis Pertimbangan IAFT UNTAN

Senin, 07 Oktober 2013

Profile Vania Larissa

Profile Vania Larissa : Miss Indonesia dari Kalimantan Barat, Posisi ke 7 di Miss World 2013 di Bali


  1. Nama : Vania Larissa
  2. Lahir : Pontianak, Kalimantan Barat, 18 November 1995
  3. Agama : Kristen
  4. Menguasai Bahasa : Inggris, Mandarin
  5. Pekerjaan : Mahasiswi, Penyanyi
  6. Tinggi : 171 Cm
  7. Hobi : Renang, Badminton, photography, menyanyi
  8. Penyanyi Favorit: Sarah Brightman
  9. Kemampuan Musik: Vokalis dan Piano
  10. Genre Musik: Seriosa
  11. Nama Fans: D’Vaniatics
  12. Gelar : Miss Indonesia 2013
  13. Prestasi :  juara di ajang Indonesian Got Talent 2010.
  14. Twitter : @VaniaLarissaVL
  15. FansPage : https://www.facebook.com/pages/Miss-World-Indonesia/331293446945697
Vania Larissa dengan Selempang Miss Indonesia 2013

Bersama Miss World 2012





Profile Sultan Hamid II

Sultan Hamid II : Perancang Burung Garuda Pancasila, Lambang Negara Indonesia



Sepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila)? Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu?

Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab–walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak–keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalbar dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA.

Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar–karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah.

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, MA Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.


Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.


Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini.

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.


Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.


Tanggal 20 Maret 1940, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.


Minggu, 06 Oktober 2013

Profile Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.


  1. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 
  2. Tempat / Tanggal Lahir : Putussibau (Kal-Bar), 18-10-1960 
  3. Agama : Islam 
  4. Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi RI Masa Jabatan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 
Pendidikan : 

1. SD Negeri I Putussibau 
2. SD Negeri II Putussibau 
3. SMP Negeri Putussibau 
4. SMP Negeri 2 Singkawang 
5. SMP Muhamadiyah Pontianak 
6. SMA Muhamadiyah Pontianak 
7. S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak 
8. S2 Magister Ilmu Hukum universitas Padjajaran Bandung 
9. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung 

Karir : 
Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. Berikut ini pengalaman pekerjaan bapak Akil Mochtar sampai dengan saat ini: 

  1. Advokat/pengacara (1984-1999) 
  2. Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2004 
  3. Anggota DPR/MPR RI Periode 2004-2009 
  4. Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Periode 2004-2006
  5. Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI 
  6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI 
  7. Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi
  8. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI 

Pengalaman Organisasi:
  1. Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak 
  2. Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak 
  3. Pelajar Islam Indonesia 
  4. Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak 
  5. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak 
  6. Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB 
  7. Ketua Alumni Menwa Kal-Bar 
  8. Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak 
  9. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003 
  10. Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat 
  11. Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak 
  12. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila 
  13. Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI 
  14. Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar 
  15. Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar 
  16. Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah 
  17. Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 2006-2010 
  18. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar 2006-2009 

Selama menjadi anggota DPR RI, beliau pernah menjadi: 
  1. Ketua Pansus RUU Undang-Undang Yayasan 
  2. Ketua pansus RUU tentang Jabatan Notaris 
  3. Ketua Pansus RUU Perseroan Terbatas 
  4. Ketua Panja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
  5. Ketua Panja Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 
  6. Ketua Panja RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara RI dan RRC 
  7. Ketua Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
  8. Ketua Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
  9. Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara) 
  10. Ketua Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dan lain-lain Peraturan Perundang-undangan.